INFOPBG COM, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya angkat suara mengenai polemik status Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, yang sempat ramai dipertanyakan publik. Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, menegaskan bahwa fasilitas penerbangan tersebut beroperasi dengan izin resmi dan tidak berstatus ilegal.
“Bandara itu terdaftar. Tidak benar jika disebut ilegal karena seluruh perizinannya sudah ada,” ujar Suntana dalam konferensi pers terkait Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 serta kesiapan menghadapi Nataru 2025, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Personel dari Berbagai Instansi Sudah Ditempatkan di Lokasi
Suntana memaparkan bahwa sejumlah kementerian dan lembaga telah mengirimkan petugas untuk melakukan pengecekan langsung. Dari Kemenhub, tim otoritas bandara telah berada di kawasan IMIP bersama perwakilan Bea Cukai, Kepolisian, serta unsur karantina.
“Kami sudah menurunkan tim lengkap. Personel dari berbagai instansi kini ditempatkan di area bandara sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan,” katanya.
Ia menekankan bahwa pemerintah terus memastikan mekanisme kontrol berjalan, termasuk dengan penambahan petugas di titik tertentu. “Sistem monitoring tetap dilaksanakan dengan berbagai cara. Penempatan personel baru adalah bagian dari langkah pengawasan tersebut.”
Sorotan Menhan: Pentingnya Penguatan Regulasi dan Keamanan Ekonomi
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengangkat isu terkait potensi celah regulasi yang dapat memicu kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Ia menilai penguatan regulasi dan sistem pertahanan di kawasan industri strategis seperti Morowali harus menjadi prioritas.
Sjafrie juga menegaskan komitmen pemerintah memberantas aktivitas ilegal, termasuk pertambangan tanpa izin yang disebut-sebut terjadi di Bangka maupun Morowali. Ia menyinggung laporan mengenai hasil tambang yang diduga pernah diangkut melalui pesawat tanpa pengawasan memadai.
Kondisi itu terjadi karena sebelumnya Bea Cukai dan Imigrasi tidak memiliki akses langsung ke kawasan bandara tersebut. Setelah latihan militer dilakukan di wilayah IMIP, sejumlah temuan dan evaluasi akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Tidak boleh ada republik di dalam republik. Semua aturan harus ditegakkan tanpa memandang latar belakang pihak mana pun,” tegas Sjafrie, menyoroti pentingnya pengendalian pergerakan barang dan orang di bandara tersebut—yang untuk pertama kalinya dijadikan lokasi latihan TNI.