INFOPBG.COM, Purbalingga - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan ratusan rumah warga yang terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Purbalingga akan dipindahkan ke kawasan yang lebih aman. Langkah relokasi ini menjadi bagian dari percepatan penanganan pascabencana yang saat ini tengah dijalankan.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi terdampak banjir dan longsor di Purbalingga, Jumat (30/1/2026). Dalam kunjungan itu, Pemprov Jateng juga mulai mempersiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) serta hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Berdasarkan pendataan awal, terdapat ratusan unit rumah yang masuk dalam skema relokasi karena berada di zona rawan bencana. Pemerintah Kabupaten Purbalingga saat ini sedang menyiapkan lokasi huntara dan huntap, sementara proses pembangunan akan dilakukan secara kolaboratif bersama Pemprov Jawa Tengah dan kementerian terkait.
“Penanganan bencana ini tidak mudah. Perlu sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat. Bencana bukan hanya soal dapur umum, tapi bagaimana warga bisa bangkit dan memiliki masa depan yang lebih aman,” ujar Ahmad Luthfi dalam keterangan tertulis.
Banjir dan tanah longsor di Purbalingga diketahui terjadi pada 23 Januari 2026 sekitar pukul 22.00 WIB. Bencana tersebut berdampak pada empat desa di dua kecamatan, yakni Desa Sangkanayu dan Desa Lambur di Kecamatan Mrebet, serta Desa Kutabawa dan Desa Serang di Kecamatan Karangreja.
Dalam agenda peninjauan, Gubernur Ahmad Luthfi mendatangi sejumlah titik penting, mulai dari Posko Balai Desa Serang, lokasi pengungsian di Villa Serang, hingga kawasan terdampak longsor di Dusun Gunungmalang dan Dusun Kaliurip. Ia juga meninjau dapur umum yang dikelola Brimob untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi.
Selain fokus pada penyediaan hunian bagi warga, Pemprov Jawa Tengah turut memprioritaskan pemulihan infrastruktur, khususnya jembatan yang rusak dan terputus akibat banjir dan longsor. Luthfi menyebut telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk pemasangan jembatan darurat, sembari menyiapkan pembangunan jembatan permanen.
“Kami prioritaskan jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian dan menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Jawa Tengah juga menyerahkan bantuan secara simbolis dengan nilai hampir Rp700 juta. Bantuan itu mencakup kebutuhan permakanan, pakaian, mainan anak-anak, serta bantuan perumahan bagi warga terdampak bencana.
Sementara itu, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan bahwa dukungan dari Pemprov Jawa Tengah telah diberikan sejak hari pertama bencana terjadi. Menurutnya, saat ini terdapat tiga kebutuhan paling mendesak yang harus segera ditangani.
“Kebutuhan utama meliputi penyediaan huntara dan huntap, perbaikan jembatan yang terputus, serta pemenuhan akses air bersih bagi warga terdampak,” kata Fahmi.
Ia menambahkan, penentuan lokasi hunian sementara dan hunian tetap masih terus dikoordinasikan dengan para kepala desa. Pemerintah daerah juga sedang melakukan pendataan lahan serta perhitungan kebutuhan secara rinci agar proses relokasi dapat berjalan optimal.