INFOPBG.COM, PURBALINGGA - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga mulai melakukan sosialisasi menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei–31 Juli 2026. Sosialisasi perdana digelar pada Minggu (7/12/2026) di Alun-alun Purbalingga bertepatan dengan kegiatan Car Free Day (CFD).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Mukodam, yang hadir mewakili Bupati Purbalingga H. Fahmi Muhammad Hanif, mengajak masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan sensus tersebut. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan warga saat petugas mendatangi rumah atau tempat usaha.
“Warga Purbalingga kami ajak untuk kooperatif. Sambut petugas yang datang dengan membawa ID Card resmi dari BPS. Jawablah seluruh pertanyaan dengan jujur dan sebenar-benarnya, karena data ini akan menjadi dasar kebijakan pemerintah yang menyangkut kesejahteraan masyarakat,” pesan Mukodam.
Rangkaian Sosialisasi Dikemas Menarik
Untuk menarik antusiasme publik, kegiatan sosialisasi dikemas dengan beragam aktivitas, mulai dari senam sensus, donor darah, hiburan oleh kreator lokal Tarmin Ngaklak, hingga pembagian doorprize. Ratusan warga tampak memenuhi area alun-alun dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Inspektur Utama BPS, Dadang Hardiwan, yang hadir langsung dalam acara sosialisasi menyampaikan bahwa SE 2026 merupakan sensus ekonomi kelima sejak pertama kali digelar pada 1986. Sensus ini rutin dilaksanakan setiap sepuluh tahun.
Catat Aktivitas Ekonomi dari Skala Besar Hingga UMKM
Dadang menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mencatat aktivitas perusahaan besar, tetapi juga usaha mikro, kecil, menengah, serta kegiatan ekonomi masyarakat secara umum.
“BPS melibatkan masyarakat sebagai petugas sensus dan survei. Aktivitas ekonomi kini semakin beragam, termasuk yang berbasis digital dan pembuatan konten. Ini menjadi aspek baru yang perlu dipetakan, berbeda dengan sensus sebelumnya,” ungkapnya.
SE 2026 disebut penting untuk membaca struktur ekonomi daerah, memetakan sektor yang berpotensi berkembang, serta menjadi rujukan perencanaan pembangunan pemerintah.
Masyarakat Diminta Beri Data Valid, Dijamin Kerahasiaannya
Dadang menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan oleh masyarakat dijamin kerahasiaannya oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
“Karena itu tidak perlu takut atau ragu. Berikan informasi secara jujur agar hasil sensus benar-benar akurat dan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi daerah,” pungkasnya.